Unordered List

LightBlog

Thursday, July 20, 2017

Hak Untuk dibawa Secepatnya di Hadapan Hakim atau Aparat Pengadilan Lain

July 20, 2017 0
Hak Untuk dibawa Secepatnya di Hadapan Hakim atau Aparat Pengadilan Lain
“Setiap orang yang dicabut kebebasannya berhak untuk diperiksa secepatnya dihadapan hakim atau petugas pengadilan lain, sehingga hak-haknya dapat dilindungi”.

5.1. Hak untuk dibawa Secepatnya dihadapan Hakim atau Aparat Pengadilan
        Lain
Dalam upaya untuk melindungi hak-hak agar terbebas dari penangkapan atau penahanan sewenang-wenang,d an dalam upaya untuk menghindari terjadinya pelanggaran HAM, segala bentuk penahanan atau pemenjaraan harus dilakukan dengan kontrol yang efektif dari pihak pengadilan atau aparat berwenang lain. 

Setiap orang yang ditangkap atau ditahan harus secepatnya  dibawa ke hadapan hakim atau aparat pengadilan lain yang berwenang secara hukum untuk menjalankan kekuasaan kehakimannya.
 Pasal 9(3) ICCPR diterapkan pada orang-orang yang ditangkap atau ditahan dengan vonis ringan (minimal charge), namun standar-standar yang lain diterapkan secara meluas pada siapa saja yang dicabut hak atas kebebasannya.

Maksud diterapkannya pemeriksaan dihadapan hakim atau aparat pengadilan lain adalah untuk:
o Menilai apakah ada alasan yang cukup untuk menangkap
o Menilai apakah diperlukan penahanan sebelum persidangan
o Melindungi keberadaan tahanan
o Dan untuk menghindari pelanggaran hak-hak dasar terdakwa

Standar-standar yang Relevan :
Pasal 9(3) ICCPR:
“Siapa pun yang ditangkap atau ditahan dengan tuduhan melakukan tindak pidana harus dibawa kehadapan hakim atau aparat pengadilan lain yang ditetapkan berdasarkan hukum dalam menjalankan kekuasaan kehakimannya dan ia berhak untuk diadili dan dan dibebaskan dalam waktu yang pantas…”

Pasal 11(1) Prinsip-prinsip Dasar:
“Seseorang tidak boleh ditahan tanpa adanya kesempatan yang efektif untuk diperiksa oleh hakim atau aparat pengadilan lain. Seorang tahanan berhak untuk membela dirinya atau dibantu oleh penasihat hukum yang ditetapkan berdasarkan hukum.”

Prosedur ini memberi kesempatan kepada tahanan untuk menguji keabsahan penahanan mereka dan memberikan peluang pembebasan  bagi mereka apabila penangkapan atau penahanan yang dilakukan melanggar hak-hak mereka.

Komisi Inter-Amerika  menyatakan bahwa jika pengadilan tidak diberitahu secara resmi tentang sebuah kasus penangkapan, atau baru diberitahu setelah lewat batas waktu, maka hak-hak tahanan telah dilanggar. Perlu dicatat  bahwa keadaan tersebut dapat menyebabkan jenis pelanggaran yang lain, tidak menghargai pengadilan dan melembagakan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. 

Dalam upaya melindungi hak-hak tahanan dari pelanggaran HAM serius, termasuk “penghilangan”, Amnesty Internasional dalam 14 Point Programnya untuk Pencegahan terjadinya “Penghilangan”, menyerukan agar semua tahanan segera dibawa ke pengadilan untuk diperiksa oleh hakim atau aparat pengadilan setelah ia ditempatkan di suatu tahanan tanpa penundaan.

5.1.1. Aparat yang berwenang berhak menjalankan kekuasaan Kehakiman
Jika seorang tahanan dibawa ke aparat pengadilan dan bukan ke hakim, maka aparat tersebut harus memiliki wewenang menjalankan kekuasaan kehakiman dan harus mandiri serta tidak memihak. Pejabat yang berwenang menjalankan kekuasaan kehakiman harus mandiri, mereka harus memenuhi kriteria seperti yang tercantum dalam Prinsip-prinsip Dasar Independensi Lembaga Peradilan (Lihat Bab Hak untuk di Adili oleh Pengadilan yang Kompeten, Mandiri dan Imparsial yang Dibentuk Atas Dasar Hukum - Hak untuk diperiksa oleh tribunal yang independen).

Misalnya, Pengadilan Eropa menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran atas Pasal 5(3) Konvensi Eropa pada saat “aparat pengadilan yang berwenang menjalankan kekuasaan kehakiman” adalah seorang oditur militer atau penuntut umum yang dapat mengintervensi jalannya persidangan  sebagai wakil dari penuntut umum yang berewenang. 

5.2. Apakah yang dimaksud dengan “cepat”?
Standar internasional mengharuskan pemeriksaan semacam ini dilakukan secara cepat setelah penahanan. Jika tidak ketentuan batas waktu dalam standar-standar tersebut, serta tidak ada pembatasan waktu berdasarkan jenis kasusnya, Komite HAM menyatakan bahwa. ..”penundaan tidak boleh melebihi dari beberapa hari”.

Anggota Komite HAM mempertanyakan bahwa – penahanan selama 48 jam sebelum ia dibawa ke pengadilan dianggap merupakan waktu yang lama . Dalam kasus hukuman mati, Komite HAM membuat pengaturan bahwa penundaan selama 1 minggu dari waktu penangkapan sampai ia dibawa ke pengadilan tidak sesuai dengan Pasal 9(3) ICCPR. 

Pengadilan Eropa membuat aturan – bahwa menahan seseorang selama 4 hari 6 jam, sebelum akhirnya dibawa ke pengadilan, dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

Komisi Inter-Amerika menyatakan bahwa seseorang harus dibawa ke pengadilan dan aparat pengadilan lain, “sesegera mungkin; tanpa ada penundaan” . Di Kuba, “secara teoritis, hukum memperbolehkan seorang tahanan berada dalam tahanan selama seminggu sebelum ia dibawa ke pengadilan. Bagi Komisi Inter-Amerika, hal ini merupakan waktu yang panjang

Wednesday, July 19, 2017

Hak Terdakwa untuk Memiliki Akses Terhadap Dunia Luar

July 19, 2017 0
Hak Terdakwa untuk Memiliki Akses Terhadap Dunia Luar
"Orang-orang yang berada dalam tahanan berhak atas akses terhadap keluarga, pengacara, dokter, aparat hukum dan, jika terdakwa berkewarganegaraan asing, ia harus mempunyai akses terhadap staf konsulat (kedutaan) atau akses terhadap organisasi internasional yang kompeten. Pengalaman menunjukkan bahwa akses terhadap dunia luar sangat penting untuk melindungi terdakwa dari pelanggaran HAM seperti “penghilangan”, penyiksaan atau tindakan menyakitkan lainnya serta tindakan-tindakan lain yang menghalangi proses pengadilan yang adil Bab ini membahas tentang hak atas akses terhadap keluarga dan pemeriksaan medis; hak untuk bertemu dengan penasihat hukum, dan hak untuk diperiksa oleh hakim di Bab 5."

4.1 Hak untuk Berkomunikasi dan Menerima Kunjungan
Orang-orang yang ditahan secara sah di tahanan atau dipenjara kehilangan waktu dan hak-haknya atas kebebasan, serta menghadapi larangan-larangan atas hak-hak lainnya seperti hak terhadap privasi, kebebasan bergerak dan kebebasan untuk bermusyawarah. Meski terdakwa harus diasumsikan tidak bersalah sampai mereka divonis, baik tahanan maupun narapidana secara inheren rentan karena mereka berada dalam kontrol negara. Hukum internasional menyadari keadaan ini dan menuntut tanggungjawab khusus bagi negara untuk melindungi tahanan dan narapidana. Pada saat negara mencabut hak atas kebebasan seseorang, maka negara diasumsikan bertugas untuk mengurus orang tersebut. Kewajiban itu antara lain menjaga keamanannya dan menjamin “kesejahteraan”nya. Terdakwa tidak boleh menjadi sasaran kekerasan atau dihalangi kebebasannya kecuali oleh dampak dicabutnya kebebasan atas dirinya.

Hak terdakwa untuk berkomunikasi dengan dan menerima kunjungan dari pihak luar merupakan perlindungan yang penting dari tindakan pelanggaran HAM seperti penyiksaan, perlakuan menyakitkan dan “penghilangan”.

Tahanan dan Narapidana harus diijinkan berkomunikasi dengan dunia luar, dan dibatasi hak-haknya  hanya dalam kapasitasnya sebagai tahanan.

14.1. Penahanan IncommunicadoPenahanan incommunicado (penahanan tanpa akses terhadap dunia luar) dapat mengakibatkan terjadinya penyiksaan, tindakan menyakitkan dan “penghilangan”. Penahanan incommunicado yang diperpanjang merupakan tindakan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan.

Standar-standar internasional  dan badan-badan ahli internasional menyatakan bahwa pembatasan dan penundaan akses terdakwa terhadap dunia luar  hanya berlaku dalam keadaan yang sangat mendesak dan hanya dalam waktu yang singkat (lihat Bab Hak Atas Penasehat Hukum : Kapankah tahanan berhak mendapatkan akses terhadap penasihat hukum? Dan lihat juga dibawah).

Komisi HAM PBB pada bulan April 1997 menyatakan bahwa, “penahanan incommunicado dapat mengakibatkan terjadinya penyiksaan disertai tindakan atau perlakuan kejam, tidak manusiwi atau merendahkan martabat kemanusiaan lainnya .

Pelapor khusus PBB untuk penyiksaan menyerukan pelarangan total atas penahanan incommunicado. Ia menyatakan bahwa :”dalam penahanan incommunicado sering terjadi penyiksaan. Penahanan model ini harus dinyatakan illegal dan orang-orang yang ditahan dalam tahanan incommunicado harus segera dilepaskan. Harus ada ketentuan hukum yang menjamin bahwa tahanan harus diberi akses terhadap penasihat hukum  dalam 24 jam pertama penahanannya. 

Komite HAM menyatakan bahwa praktek penahanan incommunicado melanggar Pasal 7 ICCPR (pelarangan atas penyiksaan dan perlakuan menyakitkan) atau Pasal 10 ICCPR (jaminan bagi orang-orang yang dicabut hak atas kebebasannya) . Komite ini juga menyatakan bahwa, “Harus dibuat ketentuan untuk melarang diterapkannya penahanan incommunicado”, untuk melindungi terjadinya penyiksaan dan perlakukan menyakitkan lainnya. 

Komite HAM juga mengemukakan bahwa penahanan incommunicado kondusif terhadap penyiksaan dan …konseksuensinya tindakan ini harus dilarang, “dan tindakan konkrit harus segera dilakukan untuk membatasi secara ketat penahanan model ini”, sesuai dengan hasil temuan Komite HAM pada Hukum Peruvia yang memperbolehkan diberlakukannya penahanan incommunicado pada saat proses interogasi terdakwa yang terkait tindak kejahatan terorisme. 

Komisi Inter-Amerika menjelaskan bahwa praktik penahanan incommunicado tidak menghargai Hak Asasi Manusia, karena beresiko terjadinya praktik-praktik kekerasan seperti penyiksaan , dan penahanan incommunicado juga dapat berdampak pada keluarga tahanan, seperti diberlakukannya sangsi-sangsi kepada mereka. 

Pengadilan Inter-Amerika menyatakan bahwa penahanan incommunicado selama 36 hari melanggar  Konvensi Amerika Pasal 5 (2) tentang Pelarangan penyiksaan dan perlakuan menyakitkan .

Standar-standar yang Relevan :
“Prinsip ke-19 Prinsip-prinsip Dasar: “Seorang tahanan atau narapidana berhak untuk dikunjungi dan berkorespondensi, khususnya dengan anggota keluarganya dan diberikan kesempatan yang layak untuk berkomunikasi dengan dunia luar, dan berhak atas hal-hal yang wajar baginya dan wajib mematuhi larangan-larangan yang tertera dalam hukum dan atau aturan-aturan berdasarkan hukum.”

4.2. Hak untuk menginformasikan kepada keluarga tentang penangkapan atau penahanan dan tempat pemenjaraan.
Setiap orang yang ditangkap,ditahan atau dipenjarakan berhak untuk menginformasikan atau meminta pihak berwenang untuk memberitahukan, keluarga atau kawan-kawan tertentu. Informasi tersebut harus mencakup kebenaran tentang penangkapan atau penahanan dan tempat mereka ditahan. Jika seseorang dipindahkan ke tempat penahanan lain, maka saudara-saudara atau kawan-kawan mereka  harus diberitahu juga.

Pemberitahuan ini harus dilakukan secepatnya tanpa penundaan , berdasarkan Aturan No.92 Pengaturan Standar Minimum, berdasarkan standar-standar lainnya. Sedang untuk kasus-kasus tertentu (kasus pengecualian), pemberitahuan tersebut dapat ditunda untuk kepentingan kasus tersebut. (Misalnya kebutuhan-kebutuhan khusus investigasi), penundaan tersebut tidak boleh melebihi dari waktu yang ditetapkan.

4.3. Hak atas Akses terhadap Keluarga
Orang-orang yang ditahan di tahanan pra-persidangan harus diberikan fasilitas yang layak untuk berkomunikasi dengan sanak saudara dan kerabat mereka serta menerima kunjungan dari mereka. Hak-hak ini hanya dapat dilarang dan diawasi, “untuk kepentingan pelaksanaan keadilan dan keamanan serta ketertiban untuk kepentingan suatu lembaga.

Konvensi Amerika menyatakan bahwa hak untuk menerima kunjungan dari keluarga merupakan, “persyaratan penting” untuk memastikan adanya jaminan bagi hak-hak tahanan dan hak untuk melindungi keluarga, serta prosedur-prosedur kondisi yang berkaitan dengan kunjungan kepada tahanan tidak dapat melanggar hak-hak lain seperti yang tersebut dalam Konvensi Amerika, tanpa proses hukum, termasuk hak untuk menghargai integritas personal (pribadi), privasi dan keluarga . Dikatakan bahwa hak untuk dikunjungi harus diberlakukan bagi semua tahanan, tanpa dipengaruhi oleh tindak kejahatan yang dilakukannya atau tindak pidana yang dituduhkan kepadanya.  Pengaturan tentang pendeknya waktu kunjungan, frekuendi kunjungan yang jarang dan pemindahan tahanan ke tahanan lain yang fasilitasnya tidak memadai merupakan sangsi yang sewenang-wenang.

4,4, Hak atas Akses bagi Tahanan Berkewarganegaraan AsingSeorang tahanan berkewarganegaraan Asing yang ditahan dalam tahanan pra-persidangan harus diberikan fasilitas yang layak untuk berkomunikasi dan  menerima kunjungan dari perwakilan pemerintah mereka. Jika mereka adalah pengungsi atau mereka berada dalam perlindungan organisasi inter-permerintah, maka mereka berhak untuk berkomunikasi dan menerima kunjungan dari perwakilan organisasi internasional yang kompeten.

Standar-standar yang Relevan:
Pasal 16(1) Prinsip-prinsip Dasar:
“Segera setelah dilakukan penangkapan dan setelah masing-masing tahanan dipindahkan dari tempat ia ditahan sebelumnya ke tempat baru, seorang tahanan atau terpidana berhak memberitahukan atau meminta pejabat yang kompeten untuk memberitahukan kepada anggota keluarganya atau orang yang dipilihnya tentang penangkapan, penahanan dan pemenjaraannya atau pemindahannya dari penjara lama  dan penjara barunya."

Pasal 92 Pengaturan Standar Mininum:
“Seseorang yang  belum diadili harus dibolehkan untuk memberitahukan dengan segera kepada keluarganya tentang penahanan dirinya dan harus diberi fasilitas yang layak untuk berkommunikasi dengan keluarga dan kerabatnya, dan untuk menerima kunjungan dari mereka, dan hanya dapat dibatasi dan diawasi jika hal tersebut diperlukan demi untuk kepentingan pelaksanaan keadilan dan keamanan serta ketertiban di suatu lembaga.”

Prinsip ke-16(4) tentang Prinsip-prinsip Dasar
“ Setiap pemberitahuan atau informasi harus dilakukan tanpa penundaan. Pejabat berwenang dapat menunda pemberitahuan tersebut dalam waktu yang singkat jika ada kebutuhan-kebutuhan investigasi mendesak.”

Pasal 15, Prinsip-prinsip Dasar
“Meskipun terdapat pengecualian dalam prinsip ke-16, paragraf ke-4 dan prinsip ke 18, paragraf ke-3, komunikasi antara tahanan atau narapidana dengan dunia luar, khususnya dengan keluarga atau penasihat hukumnya, tidak dapat ditunda dalam waktu yang lama.”

4.5. Hak atas Akses terhadap Dokter
Orang-orang yang ditahan oleh aparat penegak hukum berhak untuk diperiksa oleh seorang dokter dan apabila diperlukan, untuk menerima pemeriksaan medis. Hak ini merupakan perlindungan atas tindak penyiksaan dan perlakuan menyakitkan, serta tindak kekerasan lainnya, dan hak ini merupakan tugas aparat berwenang untuk menghormati martabat manusia.

Komite HAM menyatakan bahwa perlindungan tahanan antara lain diimplementasikan dengan memberikan akses teratur dan cepat terhadap dokter bagi tahanan. Jaminan perlindungan standar kesehatan bagi tahanan, Hak atas Perawatan Medis yang Memadai.

Aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk memastikan adanya bantuan dan perawatan medis bagi orang-orang yag terluka kapanpun diperlukan.

Hak-hak terdakwa atas akses terhadap perawatan kesehatan juga meliputi perawatan gigi dan pelayanan psikiater untuk diagnosis dan dalam kasus-kasus tertentu untuk perawatan kesehatan kejiwaan.

Tahanan atau narapidana yang memerlukan perawatan khusus harus dirujuk ke lembaga-lembaga khusus atau rumah sakit umum.

Standar-standar yang Relevan:
Pasal 6 Aturan Pelaksanaan bagi Aparat Penegak Hukum:
“Aparat Penegak hukum harus memastikan perlindungan sepenuhnya atas kesehatan orang-orang di tahanan dan, khususnya orang-orang yang memerlukan tindakan medis secara cepat kapanpun diperlukan.”

Pemeriksaan dan perawatan kesehatan harus diberikan secara cuma-cuma. Para tahanan berhak untuk meminta pendapat medis pembanding (second medical opinion), dan memiliki akses atas rekaman medis mereka.

Orang-orang di tahanan yang proses persidangannya belum dimulai, selayaknya diperiksa oleh dokter dan dokter gigi pribadi mereka, jika dirasa cukup beralasan. Jika permintaannya ditolak, maka harus ada alasan atas penolakan tersebut. Seluruh biaya pemeriksaan menjadi tanggungan tahanan.

4.5.1. Kapankah Akses terhadap Dokter dapat dimulai?
Tahanan dan  narapidana harus difasilitasi dengan pelayanan kesehatan secara cepat dan layak setelah mereka ditempatkan di tahanan. Petugas medis harus mengunjungi dan memeriksa setiap tahanan segera setelah ia ditahan. Selanjutnya, pemeriksaan dan pemeriksaan medis harus diberikan pada saat diperlukan.

Standar-standar yang Relevan:
Prinsip ke-24 Prinsip-prinsip Dasar:
“Pemeriksaan Medis harus segera dilakukan kepada tahanan atau narapidana sesegera mungkin setelah ia memasuki penjara atau tempat penahanannya, selanjutnya fasilitas medis diberikan pada saat diperlukan. Fasilitas dan perwatan medis ini harus disediakan secara Cuma-Cuma.

Aturan No.24 Pengaturan Standar Minimum :
“Petugas kesehatan harus mengunjungi dan memeriksa setiap tahanan sesegera mungkin setelah ia ditempatkan dalam satu tahanan dan selanjutnya pemeriksaan dan perawatan kesehatan disediakan pada saat diperlukan.”

Tuesday, July 18, 2017

Hak Atas Penasehat Hukum

July 18, 2017 0
Hak Atas Penasehat Hukum
Setiap orang dalam tahanan atau menghadapi tuduhan tindak kriminal berhak atas bantuan pengacara atas pilihan mereka untuk melindungi hak-hak mereka dan membantu dalam pembelaan. Jika seseorang tidak mampu untuk membayar pengacara, secara efektif seorang penasihat hukum yang berkualitas dapat ditunjuk. Ia juga harus diberi waktu dan fasilitas untuk dapat berkomunikasi dengan pengacaranya. Akses terhadap penasihat hukum harus diberikan dengan segera.

3.1. Hak untuk mendapat Bantuan Pengacara
Setiap orang yang ditangkap atau ditahan (dengan tuduhan tindak kriminal ataupun tidak) dan setiap orang yang menghadapi tuduhan tindak kriminal (ditahan ataupun tidak) memiliki hak untuk mendapatkan bantuan dari penasihat hukum. Lihat juga Pasal 20.3. yaitu tentang Hak untuk dibela oleh Penasihat Hukum.

3.1.1. Hak untuk mendapat Bantuan Pengacara pada tahap Pra-Pengadilan
Prinsip No.1, Prinsip-prinsip Dasar tentang Peran Pengacara mengukuhkan hak terhadap bantuan  Pengacara pada seluruh proses persidangan tindak kriminal, termasuk interogasi (lihat juga  Prinsip 17 – Prinsip-prinsip Dasar, yang memuat tentang ketentuan para tahanan.

Hak seseorang atas bantuan pengacara dalam proses sebelum persidangan tidak secara gamblang dijelaskan dalam ICCPR, Konvensi Amerika dan Piagam Afrika atau Konvensi Eropa. Namun Komite HAM, komisi Inter-Amerika dan Pengadilan Eropa ketiganya menyatakan bahwa peradilan yang adil mensyaratkan adanya akses terhadap pengacara selama penahanan, interogasi dan investigasi awal.

Komite Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “semua orang yang ditangkap memiliki akses terhadap penasihat hukum secepatnya”.

Komisi Inter-Amerika mengemukakan bahwa hak untuk membela diri sendiri memiliki persyaratan bahwa seorang terdakwa diijinkan untuk mendapatkan bantuan hukum pada awal penahanannya. Artinya apabila ada hukum / undang-undang yang melarang tahanan untuk mendapatkan akses  terhadap penasihat hukum selama penahanan dan investigasinya maka hal tersebut secara serius telah melanggar hak-hak tahanan atas pembelaan diri.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Pengadilan Eropa bahwa hak terhadap pengadilan yang adil pada umumnya mensyaratkan adanya akses terhadap penasihat hukum bagi terdakwa selama tahap awal investigasi kepolisian. Pengadilan yang akan memerikasa (examined)  kasus dimana seseorang ditolak aksesnya terhadap penasihat hukum selama 48 jam pertama penahanannya, pada saat ia memutuskan apakah akan menggunakan haknya untuk tidak bicara (right to silence). Pengadilan menemukan bahwa tidak adanya jaminan baginya untuk mendapatkan akses terhadap penasihat hukum selama 48 jam pertama setelah penangkapannya telah melanggar Pasal 6 Konvensi Eropa.

Undang-undang Yugoslavia, Undang-undang Rwanda dan Statuta ICC menyatakan bahwa tersangka berhak atas penasihat hukum pada waktu diperiksa oleh penuntut umum.

Standar-standar yang Relevan
Prinsip No.1 Prinsip-prinsip Dasar Peranan Pengacara:
“Setiap orang berhak untuk meminta bantuan pengacara atas pilihan mereka untuk melindungi  dan menjamin hak-hak serta membela mereka dalam semua proses pengadilan tindak kriminal.”

Prinsip No.17 (1) Prinsip-prinsip Dasar:
“Seseorang yang ditahan harus mendapatkan bantuan penasihat hukum. Ia harus diberitahu hak-haknya oleh petugas yang berwenang segera setelah penangkapan dan diberi fasilitas dalam mendapatkan hak-hak tersebut.”

Peraturan No.93 Peraturan Penjara Eropa
“Tahanan yang belum menjalani masa persidangan memiliki hak memilih wakilnya secara hukum, atau mendapatkan bantuan hukum secara gratis serta diperbolehkan menerima kunjungan penasihat hukumnya untuk kepentingan pembelaan dan mempersiapkan pembelaannya bersama dengan penasihat hukumnya serta diperbolehkan menerima petunjuk-petunjuk penasihat hukum tersebut secara rahasia…”

3.2. Hak Untuk Memilih Pengacara
Hak atas pengacara secara umum berarti bahwa seseorang memiliki hak untuk berkonsultasi secara hukum dengan pengacara yang mereka pilih sendiri. Lihat Pasal 20.3. Hak untuk dibela oleh penasihat hukum.

3.3. Hak mendapat bantuan Pengacara yang ditugaskan secara gratisJika seseorang yang ditangkap, didakwa atau ditahan tidak memiliki penasihat hukum yang mereka pilih sendiri, mereka berhak untuk mendapat bantuan pengacara yang ditugaskan oleh hakim atau petugas pengadilan yang berwenang, sesuai dengan persyaratan hukum. Jika ia tidak mampu membayar, ia mendapatkan bantuan pengacara secara gratis.

Penentuan tentang penugasan pengacara sesuai dengan hukum sangat tergantung oleh tingkat keseriusan tindak kejahatan yang dituduhkan dan beratnya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa (lihat Bab 20.3.3. Hak untuk memperoleh pengacara yang ditugaskan ; Hak untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis).

Prinsip ke-3 Prinsip-prinsip Dasar tentang Peranan Pengacara mensyaratkan bahwa pemerintah diharuskan menyiapkan dana serta sumber-sumber lainnya untuk menyiapkan penasihat hukum bagi kaum miskin dan orang-orang yang tidak mampu.

3.3.1. Hak terhadap Penasihat Hukum yang Kompeten dan Efektif
Hak terhadap penasihat hukum berarti bahwa seseorang memiliki hak terhadap penasihat hukum yang kompeten. Semua negara harus memastikan bahwa penasihat hukum yang ditugaskan harus mewakili terdakwa. Setiap orang yang ditangkap ditahan atau dituduh atas tindak kriminal berhak untuk memiliki pengacara yang berpengalaman dan kompeten yang sepadan dengan tuduhan tindak kejahatan terhadap terdakwa agara dapat memberikan bantuan hukum secara efektif. Lihat Bab 20.5, Hak atas pembela hukum yang berpengalaman, kompeten dan efektif.

3.4. Hak Tahanan untuk mendapatkan akses terhadap Pensihat HukumSemua orang yang ditahan, apakah ia melakukan kejahatan kriminal atau tidak, memiliki hak untuk mendapatkan akses terhadap pengacara. Secara luas telah diakui bahwa akses yang cepat dan berkesinambungan terhadap pengacara bagi seorang tahanan sangat penting untuk menjamin tidak adanya penyiksaan, perlakuan menyakitkan, pemaksaan pengakuan dan pelanggaran-pelanggaran lainnya.

3.4.1. Kapankah seorang Tahanan berhak atas Penasihat Hukum?
Memastikan bahwa seseorang yang ditahan memiliki akses terhadap penasihat hukum sangatlah penting untuk menjamin perlindungan atas hak-haknya, standar-standar internasional pun mensyaratkan bahwa seorang tahanan berhak atas penasihat hukum segera setelah dilakukan penangkapan atas dirinya.

Komite HAM juga menekankan bahwa “semua orang yang ditangkap harus memiliki akses langsung terhadap penasihat hukum”.

Komisi Inter-Amerika menyatakan bahwa hak atas penasihat hukum pada awal interogasi tercantum dalam Pasal 8 (2) Konvensi Amerika.

Prinsip No.7 pada Prinsip-prinsip Dasar tentang Peranan Pengacara menyatakan bahwa akses terhadap pengacara harus diberikan “dengan segera.”

Akses terhadap pengacara dimungkinkan untuk ditunda hanya pada keadaan-keadaan tertentu (pengecualian khusus) seperti yang telah ditentukan oleh hukum.

Akses tahanan terhadap pengacara dimungkinkan tidak diberikan atau ditangguhkan dalam keadaan-keadaan tertentu yang ditetapkan oleh hukum atau peraturan-peraturan hukum, jika dimungkinkan dilakukan oleh seorang hakim atau pihak yang berwenang dalam rangka menjaga keamanan dan aturan.

Meskipun dalam keadaan-keadaan yang dikecualikan, penundaan akses terhadap pengacara tidak boleh terlalu lama.

Pelapor khusus PBB tentang Penyiksaan merekomendasikan bahwa setiap orang yang ditahan “harus diberikan akses terhadap penasihat hukum tidak lebih dari 24 jam setelah penahanan.”

Dalam no case akses terhadap penasihat hukum diberikan setelah 48 jam dari waktu penangkapan atau penahanan.

Prinsip No.15 Prinsip-prinsip Dasar menyatakan bahwa tanahan tidak boleh ditolak akses mereka terhadap penasihat hukum, dan dalam keadaan-keadaan tertentu tidak boleh lebih dari  beberapa hari.”

Standar-standar yang Relevan
Prinsip No.17 (2) Prinsip-prinsip Dasar:
“Jika seorang tahanan tidak memiliki penasihat hukum sesuai dengan pilihannya, ia dapat memiliki penasihat hukum yang ditugaskan untuknya oleh hakim atau petugas pengdilan yang berwenang dalam semua kasus yang telah ditentukan oleh hukum dan tanpa dibayar jika ia tidak mampu membayar.”

Prinsip No.6 Prinsip-prinsip Dasar tentang Peranan Pengacara:
“Orang-orang yang (ditangkap, ditahan atau didakwa) tidak mempunyai pengacara, berhak untuk memiliki pengacara yang berpengalaman dan kompeten sepadan dengan dakwaan tindak kejahatan yang dilakukannya, pada semua kasus yang telah ditetapkan oleh hukum, tanpa bayaran jika ia tidak mampu membayar jasa tersebut.”

Prinsip No. 18 (1) tentang Prinsip-prinsip Dasar
“Seorang tahanan atau seorang yang dipenjara berhak untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan penasihat hukumnya”

Prinsip No.7 Prinsip-prinsip Dasar tentang Peranan Pengacara
“Pemerintah harus menjamin bahwa semua orang yang ditangkap atau ditahan, dengan dakwaan tindak kriminal ataupun tidak, harus segera mendapatkan akses terhadap pengacara, dan tidak lebih dari 48 jam dari waktu penangkapan atau penahanannya.”

3.5. Hak atas waktu dan fasilitas untuk berkomunikasi dengan Penasihat Hukum
Seseorang yang dituduh melakukan tindak kriminal  memiliki hak atas waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan (lihat Bab 8), untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan akses terhadap kesempatan untuk berkomunikasi secara pribadi (rahasia) dengan penasihat hukumnya.  Hak ini harus diberikan pada semua proses hukum dan secara khusus berkaitan dengan hak-hak seorang tahanan pada proses sebelum persidangan.

Pemerintah harus memastikan bahwa tahanan berhak memiliki kesempatan berkonsultasi dan berkomunikasi dengan penasihat hukum tanpa penundaan, pengurangan waktu konsultasi dan penyensoran (sensor).

Meskipun hak terdakwa untuk dapat berkomunikasi dengan penasihat hukumnya tidak secara gamblang dijamin oleh Pasal 6 Konvensi Eropa, namun Komisi Eropa menyatakan bahwa hak tersebut harus dipergunakan  karena komunikasi terdakwa dengan penasihat hukumnya sangat penting untuk mempersiapkan pembelaannya.

Pihak yang berwenang harus memastikan bahwa pengacara memberikan nasihat dan mewakili klien mereka secara  professional sesuai dengan standar-standar yang ditetapakan, terbebas dari intimidasi, hambatan atau pelecehan serta interfensi dari pihak manapun juga.

Standar-standar yang Relevan
Pasal 14(3) ICCPR:

“Dalam menetapkan dakwaan tindak kriminal  terhadap seseorang, setiap orang berhak atas jaminan minimum, yang setara.”…
(b) Memiliki waktu dan fasilitas yang cukup untuk mempersiapkan pembelaannya dan berkomunikasi dengan penasihat hukum atas pilihannya sendiri.”

Prinsip No.8 Prinsip-prinsip Dasar Peranan Pengacara:
“Semua orang yang ditangkap, ditahan ataupun dipenjarakan harus diberi  kesempatan, waktu dan fasilitas  untuk dikunjungi dan berkomunikasi dengan pengacara tanpa penundaan, pembatasan waktu dan penyensoran dan dilakukan dengan rahasia. Konsultasi-konsultasi dimungkinkan dilakukan dengan penjagaan aparat hukum, tapi tidak diperbolehkan mendengar konsultasi tersebut.”

3.6.Hak untuk berkomunikasi secara rahasia dengan Penasihat Hukum
Pihak yang berwenang harus menghargai kerahasiaan komunikasi dan konsultasi antara pengacara dengan klien-kliennya. Hak atas komunikasi yang bersifat rahasia dengan pengacara harus berlaku bagi semua orang, termasuk yang ditangkap atau ditahan, apakah ia didakwa melakukan tindak kriminal atau bukan tindak kriminal. Lihat juga Bab 20.4, Hak untuk Berkomunikasi secara rahasia dengan Penasihat Hukum.

Hak untuk berkomunikasi secara rahasia berarti bahwa tidak diperbolehkan adanya pemotongan waktu (interception) atau penyensoran terhadap komunikasi tertulis maupun lisan (termasuk hubungan telepon) antara terdakwa dengan pengacara.

Komunikasi antara tahanan atau narapidana dengan penasihat hukumnya tidak diijinkan (inadmisable) jika dikhawatirkan komunikasi tersebut akan berdampak pada kejahatan yang lebih lanjut.”.

Untuk memastikan kerahasiaan, standar-standar internasional menjelaskan secara spesifik bahwa konsultasi dapat diawasi, namun tidak boleh didengarkan oleh aparat penegak hukum.

Standar-standar yang Relevan
Prinsip No.22 tentang Prinsip-prinsip Dasar Peranan Pengacara:
“Pemerintah harus mengakui dan menghormati segala komunikasi dan konsultasi yang terjadi antara pengacara dengan klien-klien mereka yang dilakukan secara professional dan rahasia.”

Prinsip No.18(5) Prinsip-prinsip Dasar:
“Komunikasi antara seorang tahanan atau narapidana dengan penasihat hukumnya seperti yang dijelaskan dalam prinsip-prinsip sebelumnya harus diijinkan kecuali komunikasi tersebut dimaksudkan untuk melakukan kejahatan lebih lanjut.

Prinsip No.18(4) Prinsip-prinsip Dasar
“Wawancara antara tahanan atau narapidana dengan penasihat hukumnya dimungkinkan diawasi oleh aparat penegak hukum, tapi tidak diperbolehkan mendengar .”

Monday, July 17, 2017

Hak Atas Informasi

July 17, 2017 0
Hak Atas Informasi
Seseorang yang ditangkap atau ditahan harus diberitahu alasan-alasan penangkapan atau penahanannya serta hak-hak mereka, termasuk hak mereka atas penasihat hukum dan hukuman yang akan dikenakan padanya harus diinformasikan secepatnya. Informasi ini penting bagi seseorang untuk menguji keabsahan penangkapan dan penahanan mereka, dan apabila mereka dikenai hukuman, maka informasi ini penting bagi mereka untuk mempersiapkan pembelaan.

2.1 Hak untuk Diinformasikan secepatnya Alasan Penangkapan atau Penahanan
Siapapun yang ditangkap atau ditahan harus diinformasikan secepatnya alasan-alasan penangkapan atau penahanan tersebut.

Maksud terpenting dari diinformasikannya alasan-alasan penangkapan dan penahanan terhadap diri seseorang adalah untuk menguji keabsahan (legalitas) penahanan mereka. (Lihat Bab 6, Hak untuk Menguji Keabsahan Penahanan). Karena itu alasan yang diberikan haruslah spesifik, yang mencakup penjelasan sejelas-jelasnya dan landasan faktual  bagi penangkapan dan penahanan.

Misalnya, Komite Hak Asasi Manusia telah menyatakan bahwa, “tidaklah cukup alasan apabila penangkapan dan penahanan terhadap diri seseorang ditujukan untuk alasan keamanan, tanpa adanya indikasi yang jelas substansinya.”

Standar-standar yang Relevan
Pasal 9 (2) ICCPR
“Siapapun yang ditangkap, pada saat ditangkap harus diinformasikan alasan-alasan penangkapannya dan juga harus diinformasikan secepatnya hukuman yang akan dikenakan padanya.”

Prinsip No. 10 – Prinsip-prinsip Dasar:
“Siapapun yang ditangkap harus diberitahukan pada saat penangkapannya alasan-alasan penangkapan dan harus diinformasikan secepatnya hukuman yang akan dikenakan padanya.”

Prinsip No. 11 (2) Prinsip-prinsip Dasar:
“ Seorang tahanan dan penasihat hukumnya harus,diberitahukan secara cepat ihwal perintah penahannya dan alasan-alasannya”

Hal serupa juga ditegaskan oleh Komite Hak Asasi Manusia yang mengungkapkan keprihatinannya tentang penahanan yang terjadi di Sudan dengan alasan “keamanan nasional”. Komite tersebut merekomendasikan bahwa konsep demi keamanan nasional harus didefinisikan oleh hukum dan aparat hukum seperti polisi dan petugas keamanan lainnya harus dilengkapi secara tertulis alasan penahanan, dan harus dapat diketahui oleh publik dan dapat diuji keabsahannya di pengadilan.

Komite Hak Asasi Manusia  juga menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran atas Pasal 9 (2) ICCPR (Kovenan Hak Sipil dan Politik) dalam kasus dimana terdakwa baru  diberitahu alasan penangkapannya saat penangkapannya - hanya saat terdakwa menuntutnya, dalam investigasi kasus pembunuhan. Selama beberapa minggu, ia tidak diberitahu secara detail alasan penangkapannya, fakta-fakta kejahatan yang dilakukannya serta identitas korban.

Pengadilan Eropa juga menjelaskan bahwa pada Pasal 5 (2) Konvensi Eropa menyatakan setiap orang yang ditangkap harus “diberitahu, secara gamblang, dan dengan bahasa yang sederhana yang dimengertinya, alasan essensial dan faktual penangkapannya, sehingga  ia dapat menguji keabsahan penangkapannya di kemudian hari.” Dalam kasus diatas, petugas yang melakukan penangkapan harus mengemukakan pasal-pasal hukum pada saat menangkap seseorang. Dalam beberapa jam, ia harus sudah diinterogasi oleh polisi dan alasan mengapa mereka dituduh memiliki organisasi terlarang Pengadilan menyatakan bahwa tidak ada alasan dan informasi yang cukup bagi mereka untuk menahan orang-orang tersebut.

Pasal 9 (2) ICCPR. Prinsip No.10 – Prinsip-prinsip Dasar dan paragraph 2 (B) Komisi Resolusi Afrika mensyaratkan bahwa pemberitahuan alasan penangkapan harus dilakukan pada saat penahanan.

Komite Hak Asasi Manusia  mengemukakan bahwa telah terjadi pelanggaran  pada Pasal 9 (2) ICCPR, dalam kasus – seorang pengacara Hak Asasi Manusia lokal ditahan selama 50 jam tanpa diberitahu alasan-alasan penahanannya.

Kebebasan atas ruang gerak tentunya dapat diberikan jika seseorang yang ditahan sadar akan alasan penahanannya.

Dalam kasus - seseorang yang ditahan setelah ditemukan obat-obat terlarang di dalam mobilnya – baru diinformasikan hukuman yang akan dikenakan kepadanya lewat seorang penterjemah keesokan paginya, Komisi HAM menyatakan bahwa hal tersebut sepenuhnya tidak beralasan karena orang yang ditahan tidak memahami alasan penahanannya.

Pasal 5 (2) Konvensi Eropa mensyaratkan bahwa penahanan terhadap seseorang harus diberitahu “sesegera mungkin” alasan penahannya. Istilah “sesegera mungkin” (promptly) dalam konteks ini harus ditafsirkan langsung, kecuali jika ada hal-hal yang tak dapat dihindarkan, penundaan pemberitahuan alasan penahanan dapat ditoleransi, misalnya untuk mencari penterjemah.

Pengadilan Eropa menyatakan bahwa “batas waktu beberapa jam” antara waktu penahanan dan interogasi – sehingga tahanan baru mengetahui alasan penahannnya – tidak dapat dianggap sebagai alasan penundaan tersebut.seperti yang terdapat  pada Pasal 5 (2)”

2.2 Hak Untuk Diberitahu Hak-haknya
Dalam rangka untuk menjalankan hak-haknya, seseorang harus tahu bahwa ia memiliki hak-hak tersebut. Setiap orang yang ditangkap atau ditahan berhak untuk tahu hak-haknya dan mendapatkan penjelasan bagaimana menggunakan hak-hak tersebut.

2.2.1 Pemberitahuan atas Hak terhadap Penasihat Hukum
Salah satu hak terpenting yang diperlukan oleh semua orang yang ditangkap dan ditahan adalah bantuan pengacara. Lihat Bab 3, Hak atas penasihat hukum sebelum persidangan. Setiap orang yang ditangkap, ditahan ataupun dikenakan hukuman harus diberitahu hak-hak mereka atas penasihat hukum.

Informasi ini harus disampaikan secepatnya pada saat penangkapan atau penahanan atau pada saat dikenakan hukuman tindak kriminal, menurut Prinsip no.5 Prinsip-prinsip Dasar tentang Peran Pengacara. Prinsip 17 (1) pada Prinsip-prinsip Dasar menyatakan bahwa informasi ini harus dilakukan secepatnya setelah penahanan. Undang-undang Yugoslavia dan Rwanda mensyaratkan bahwa pemberitahuan atas hak terhadap penasihat hukum harus diberikan kepada semua terdakwa yang akan diperiksa oleh penunut umum terlepas dari mereka ditahan ataupun tidak.

2.3 Hak untuk diberitahukan Secepatnya Kesalahan yang Dituduhkan
(Didakwakan)
Setiap orang yang ditangkap atau ditahan memiliki hak untuk diberitahu kesalahan yang dituduhkan (didakwakan) kepadanya. 

Komisi Eropa menyatakan bahwa Pasal 5 (2) pada Konvensi Eropa mensyaratkan bahwa setiap orang yang ditahan “harus diinformasikan selengkapnya fakta-fakta dan kejadian yang menjadikan dasar keputusan penahanan dirinya”. Artinya, terdakwa harus dapat menyatakan – apakah ia mengakui atau menolak tuduhan yang ditimpakan kepadanya.”

Persyaratan dalam memberikan informasi secepatnya tentang tuduhan tindak kriminal memiliki dua tujuan. Hal tersebut memberikan informasi kepada semua orang yang ditangkap atau ditahan untuk menguji keabsahan penahanan mereka – hal ini dijamin dalam Pasal 9 (2) ICCPR dan ketenttuan-ketentuan yang sama pada perjanjian Regional lainnya. Hal ini juga membuka peluang bagi siapapun yang menghadapi proses persidangan atas tuduhan tindak kriminal, baik ditahan maupun dalam tahanan luar, untuk mempersiapkan pembelaan  - ketentuan ini tercantum diuraikan dalam Pasal 14 (3) ICCPR, Pasal 8 (2) (b) Konvensi Amerika dan Pasal 6 (3) Konvensi Eropa. Informasi yang diberikan secepatnya setelah penahanan tidak harus merupakan persyaratan khusus dalam rangka mempersiapkan pembelaan. Lihat Bab 8.4., Hak atas Informasi tuduhan yang dijatuhkan (didakwakan), Bab 8 – Hak untuk mendapatkan waktu dan fasilitas memadai untuk mempersiapkan pembelaan.

Standar-standar yang Relevan
Prinsip No.13 Prinsip-prinsip Dasar
“Setiap orang, pada saat penangkapan dan awal penahanan atau pemenjaraan harus diinformasikan dan dijelaskan hak-haknya serta bagaimana menggunakan hak-hak tersebut oleh petugas yang bertanggungjawab atas penangkapan, penahanan maupun pemenjaraannya.”

Prinsip No.5 – Prinsip Dasar Peran Pengacara
“Pemerintah harus memastikan bahwa semua orang harus diinformasikan segera hak mereka atas untuk didampingi pengacara atas pilihan mereka sendiri oleh petugas yagn berwenang saat penangkapan, penahanan atau saat didakwa dengan tuduhan kejahatan kriminal.”

2.4 Pemberitahuan dilakukan dalam Bahasa yang dimengerti oleh Terdakwa
Agar lebih efektif, informasi yang diberikan harus dalam bahasa yang dimengerti oleh terdakwa. Lihat Bab 23, Hak atas Penterjemah dan Penterjemahan

Siapapun yang ditangkap, didakwa ataupun ditahan, dan tidak memahami bahasa yang digunakan oleh pejabat yang berwenang, berhak untuk mendapatkan informasi dalam bahasa yang dimengertinya – apa saja hak-haknya dan bagaimana menggunakan hak-hak tersebut, mengapa mereka ditangkap atau ditahan, dan tuduhan apa yang ditimpakan kepadanya. Merekapun berhak atas catatan tertulis - alasan, dan waktu penangkapan mereka serta pemindahan tempat tahanan, tanggal dan waktu pemeriksaan hakim atau petugas berwenang, siapa yang menangkap atau menahan mereka dan dimana mereka ditahan. Mereka pun berhak atas penterjemah yang membantu mereka dalam proses hukum setelah penangkapan, secara gratis atau dibayar jika diperlukan.

Konvensi Eropa adalah satu-satunya perjanjian yang secara ekspresif mensyaratkan keharusan memberitahu tahanan alasan penangkapan (agar dapat mengimbangi informasi tentang tuduhan yang dijatuhkan (didakwakan)), dan diberitahukan dalam bahasa yang dimengertinya. Komite Hak Asasi Manusia mengklarifikasi bahwa hal ini harus dilakukan,   dan paragraph 2 (B) Komisi Resolusi Afrika dan Prinsip No. 14 Prinsip-prinsip Dasar secara khusus menjelaskan ketentuan ini.

2.5 Kewarganegaraan Asing
Jika seseorang  yang ditangkap atau ditahan adalah warganegara asing, mereka harus diberitahu hak-hak mereka untuk berkomunikasi dengan kedutaan atau kantor konsuler mereka. Jika orang tersebut adalah pengungsi atau tidak memiliki kewarganegaraan, atau memiliki perlindungan dari organisasi pemerintah, mereka harus diberitahu dengan segera agar secepatnya berhubungan dengan organisasi-organisasi internasional yang menangani mereka.

Standar-standar yang Relevan
Prinsip No.14 – Prinsip-prinsip Dasar:
“Seseorang yang tidak mengerti dan tidak dapat berbahasa seperti yang digunakan oleh pejabat berwenang yang bertanggungjawab atas penangkapan, penahanan atau pemenjaraannya, berhak untuk mendapatkan informasi dalam bahasa yang dimengertinya – dengan segera, sesuai dengan Prinsip No.10 Prinsip-prinsip Dasar, Prinsip No.11, paragraf 2, Prinsip No.12 paragraf 1 dan prinsip No.13, serta berhak mendapatkan bantuan penterjemah, secara gratis, jika diperlukan serta penterjemah yang berkaitan dengan proses hukum yang dijalaninya.”

Pasal 36 – Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler:
“b. Jika diminta, pihak yang berwenang dari negara penerima harus menginformasi-kan kepada kantor Konsuler secepatnya, dalam wilayah konsulernya bahwa negara tersebut menangkap atau menahan orang tersebut dalan tahanan sebelum kasusnya digelar di persidangan. Segala komunikasi yang ditujukan kepada kantor Konsuler oleh tahanan, dalam penjara, atau tahanan juga harus dilakukan oleh negara tersebut dengan segera. Negara penerima harus menginformasikan kepada orang tahanan hak-hak mereka.”

Prinsip No.16 (2) Prinsip-prinsip Dasar
“Jika seorang tahanan atau terdakwa adalah warganegara asing, ia harus diberitahukan dengan segera hak-haknya untuk berkomunikasi dengan kantor Konsuler atau misi Diplomatik kewarganegaraannya atau ia berhak untuk berkomunikasi dengan organisasi internasional yang representatif dan kompeten tentang hukum internasional, jika ia adalah pengungsi atau semacamnya, ia berada dalam perlindungan organisasi inter-pemerintah (intergovernmental organization)”

Sunday, July 16, 2017

Hak Untuk di Periksa di Depan Umum

July 16, 2017 0
Hak Untuk di Periksa di Depan Umum
“Hak untuk diperiksa didepan umum merupakan perlindungan yang penting atas keadilan dan kemandirian proses hukum, dan sebagai upaya untuk melibatkan peran masyarakat dalam sistim hukum.”

14.1 Hak untuk diperiksa didepan umum
Kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak, maka setiap pemeriksaan di pengadilan dan putusan pengadilan harus diumumkan. Hak untuk diperiksa di depan umum dalam proses persidangan perkara pidana juga diatur dalam standar HAM internasional.

Hak untuk diperiksa didepan umum tidak hanya melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut, namun juga publik secara umum, berhak untuk hadir di persidangan. Publik berhak untuk mengetahui bagaimana jalannya persidangan, dan putusan-putusan apa yang diambil oleh sistem hukum.

Hak untuk diperiksa didepan umum antara lain diberikan kepada pengamat persidangan. Hak pengamat persidangan untuk menghadiri “pemeriksaan publik, proses persidangan dan pengadilan, dan untuk membentuk opini keterkaitan antara hukum nasional dan penerapan kewajiban-kewajiban internasional dan komitmen-komitmennya secara nyata tercantum dalam rancangan Deklarasi Pembela HAM, yang diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1998.

Standar-standar yang Relevan
Pasal 10 Deklarasi Universal:
“Setiap orang berhak dengan persamaan sepenuhnya atas pemeriksaan publik yang adil oleh Tribunal yang independen dan imparsial, dalam menentukan hak-haknya serta kewajibannya serta tuduhan tindak pidana yang ditimpakan kepadanya.”

Pasal 14 (1) ICCPR
“Setiap orang sama dihadapan hukum dan Tribunal (mahkamah). Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menetukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu perkara pengadilan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yagn adil dihadapan majelis hakim yang berwenang, mandiri dan tidak berpihak (imparsial) berdasarkan hukum. Kehadiran pers dan publik dapat ditolak selama seluruh atau sebagian pemeriksaan itu atas pertimbangan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat demokratis, atau bila perlu demi kepentingan kehidupan pribadi dari pihak yang bersangkutan, atau perlu menurut pendapat pengadilan, dalam keadaan khusus bilamana publisitas sekiranya akan mengurangi kepentingan keadilan; akan tetapi apapun keputusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana atau gugatan dimuka pengadilan haruslah diumumkan, kecuali bila kepentingan orang-orang yang belum dewasa memerlukannya, atau bilamana perkara termaksud mengenai perselisihan dalam perkawinan atau perwalian anak-anak".

14.2 Syarat-syarat Pemeriksaan oleh Publik
Pemeriksaan oleh publik membutuhkan syarat-syarat pemeriksaan lisan untuk kepentingan kasus yang ditangani oleh publik, yang anggota-anggota publiknya, termasuk pers, dapat hadir. Pengadilan harus memberikan informasi tentang waktu dan tempat pemeriksaan lisan berlangsung dan keduanya harus terbuka untuk dihadiri oleh masyarakat dan pengadilan harus menyiapkan fasilitas dan waktu yang layak agar masyarakat yang tertarik untuk menghadiri sidang dapat berada dalam persidangan tersebut.

Penilaian-penilaian dalam semua kasus kriminal dan gugatan hukum   harus diinformasikan kepada masyarakat, dengan beberapa pengecualian yang sangat ketat. (Lihat Bab 24, Putusan-Putusan).

Apakah sebuah putusan atas perkara banding harus diinformasikan kepada masyarakat atau tidak, tergantung dari sifat perkara tersebut. (Lihat Bab 21.3, Hak Untuk Hadir pada Persidangan Banding).

Pengadilan Eropa dan Komisi Eropa menyatakan bahwa setidak-tidaknya sebuah pengadilan harus memeriksa kasus di depan publik, kecuali kasus tersebut termasuk yang dikecualikan. Pengadilan Eropa menyimpulkan bahwa – apabila terdapat pemeriksaan lisan untuk kepentingan kasus tersebut di pengadilan pada tingkat rendah,  maka proses dalam pengadilan banding tidak harus dilakukan secara lisan atau di publik. Namun, hak atas pemeriksaan didepan umum tetap harus dilakukan apabila diperlukan untuk mengangkat issu tersebut baik dari segi fakta maupun segi hukum. 

14.3 Pengecualian yang diperbolehkan dalam Pemeriksaan didepan umum
Akses publik terhadap pemeriksaan dapat diabaikan dalam keadaan-keadaan tertentu.

Keadaan-keadaan tersebut antara lain; tidak diperbolehkan kehadiran pers pada semua tahap pemeriksaan seperti yang tercantum dalam ICCPR dan Konvensi Eropa. Alasan-alasan adalah ; alasan moral (misalnya dalam pemeriksaan tersebut menyangkut kejahatan seksual), ketertiban umum (public order), yang berkaitan dengan ketertiban di ruang sidang; keamanan nasional dalam masyarakat yang demokratis, apabila kepentingan anak-anak atau pihak-pihak tertentu menginginkannya; atau dalam keadaaan-keadaan tertentu, misalnya pers mempengaruhi opini pengadilan. Pengecualian-pengecualian ini sangat ketat kriterianya.

Komite HAM menyatakan bahwa. “harus dicatat bahwa – terlepas dari pengecualian yang telah disebutkan sebelumnya (seperti yang tertera dalam Pasal 14(1) ICCPR), Komite menegaskan bahwa sebuah pemeriksaan harus terbuka untuk umum secara umum, termasuk pers, dan tidak boleh dibatasi hanya untuk orang-orang tertentu.”

Hukum Internasional tidak memperbolehkan tiap-tiap negara mendefinisikan dan menafsirkan sendiri masalah keamanan nasional. Berdasarkan pendapat para ahli hukum internasional, keamanan nasional (national security) dan Hak-hak asasi Manusia; “Pelarangan-pelarangan yang diberlakukan dengan alasan demi keamanan nasional tidak sah, kecuali dengan maksud dan tujuan yang sungguh-sungguh dan untuk melindungi eksistensi negara atau integritas teritorial mereka dalam menghadapi ancaman kekerasan, atau untuk merespon ancaman atau penggunaan kekerasan, baik yang berasal dari luar negeri , seperti ancaman militer, maupun dari dalam negeri, seperti rongrongan untuk menggulingkan pemerintahan. 

Komisi Eropa menyatakan bahwa adanya pelarangan untuk melibatkan publik dalam pemeriksaan di Pengadilan antara lain dalam kasus-kasus Kejahatan seksual terhadap kaum minoritas – diperbolehkan berdasarkan Pasal 6(1) Konvensi Eropa.

Pengadilan Eropa menjelaskan alasan pelarangan bagi pers dan publik untuk hadir dalam pemeriksaan kasus di pengadilan menyangkut alasan – demi keamanan nasional. Dikatakan bahwa memeriksa kasus-kasus ini di depan publik akan mengakibatkan, “beban yang tidak sepadan dengan otoritas sebuah negara”

Berdasarkan Konvensi Amerika, hak publik untuk mendengarkan pemeriksaan di pengadilan dalam kasus-kasus kriminal hanya dapat ditangguhkan, untuk melindungi kepentingan keadilan.”

14.4 Pelanggaran Hak Atas Pemeriksaan oleh Publik
Komite HAM dan Komisi Inter-Amerika mengungkapkan bahwa pengadilan yang dilakukan secara rahasia di Peru dan Kolombia dalam pemeriksaan atas kasus “kejahatan yang terkait dengan terorisme” dan kasus-kasus perdagangan obat terlarang melanggar hak atas pemeriksaan publik.

Di Peru, publik dilarang aksesnya dalam proses pengadilan pada kasus-kasus seperti tersebut diatas, baik dalam pengadilan tingkat rendah , banding maupun dalam proses peninjauan kembali (review hearing), dihadapan hakim yang duduk dibelakang layar untuk menutup identitas mereka. Para hakim yang memilih untuk menyebut diri mereka dengan angka daripada nama mereka pada semua dokumen pengadilan, dikenal sebagai hakim yang “tidak tampak” (faceless judges). Komite HAM menyerukan kepada Pemerintah Peruvia untuk menghapuskan sistem hakim tak tampak tersebut untuk menjamin pengadilan publik diterapkan kembali bagi semua terdakwa yang dituduh melakukan kejahatan kriminal, termasuk kejahatan yang terkait dengan terorisme . Meskipun sistem Hakim tak tampak – telah dihapuskan pada Bulan Oktober 1997, namun pengadilan di Peru yang memeriksa kasus kejahatan terorisme – tetap memeriksa kasus tersebut dalam ruang tertutup, baik pada pengadilan militer tertutup maupun dalam penjara sipil.

Hal yang sama, juga terjadi di Kolombia yang menerapkan proses pengadilan secara rahasia dan dengan hakim yang tidak menampakkan wajahnya – menurut Komite HAM dan Komisi Inter-Amerika bertentangan dengan prinsip-prinsip ICCPR dan Konvensi Amerika. Komisi Amerika merekomendasikan dihapuskannya segala bentuk peradilan rahasia (secret justice) dengan tujuan untuk “memperkokoh landasan jaminan atas sistem peradilan yang adil di semua negara” 

Komisi Inter Amerika menyatakan bahwa proses pengadilan yang  dilakukan secara rahasia di pengadilan Militer Chili yang mengadili anggota militer atas kematian dan luka 2 orang sipil – menolak hak-hak korban karena sistem pengadilan rahasia melarang pengacara korban untuk mendapatkan akses atas hal-hal mendasar di pengadilan, namun pengadilan ini memperbolehkan pihak berwenang (militer) untuk mengontrol kasus-kasus yang masuk ke pengadilan tersebut.

Friday, July 14, 2017

Pengadilan Khusus dan Pengadilan Militer

July 14, 2017 0
Pengadilan Khusus dan Pengadilan Militer
Hak atas Pengadilan yang Adil berlaku pada semua Pengadilan, termasuk Pengadilan Khusus dan Pengadilan Militer.

29.1 Pengadilan Khusus atau Mahkamah / Tribunal Luar Biasa
Pengadilan khusus atau Mahkamah/Tribunal Luar Biasa telah dibentuk di beberapa negara untuk mengadili kejahatan-kejahatan tertentu, yang biasanya tidak mengikuti prosedur system pengadilan biasa. Contoh-contoh dari pengadilan khusus atau Tribunal Luar Biasa mencakup Tribunal Robbery and Firearms, (Perampokan dan Senjata Api) Pengadilan Kriminal Khusus dan Pengadilan Revolusioner.

Seringkali prosedur-prosedur pada Pengadilan Khusus memiliki  jaminan hak atas Pengadilan yang adil – lebih rendah disbanding pengadilan biasa, dan seperti dicatat oleh Komite HAM “kebanyakan alasan pembentukan pengadilan ini – agar dapat menjalankan prosedur-prosedur khusus (pengecualian) yang tidak mengiuti standar-standar normal pengadilan.

Komite HAM menjelaskan bahwa, Ketentuan-ketentuan pada Pasal 14 ICCPR berlaku pada semua proses pengadilan pada semua pengadilan, baik pengadilan biasa maupun khusus.

Kelompok Kerja PBB tentang Penahanan Sewenang-wenang menyatakan bahwa, “Salah satu penyebab terjadinya penahanan sewenang-wenang adalah adanya pengadilan khusus, pengadilan militer atau sejenisnya, apapun yang mereka istilahkan. Meskipun Pengadilan tersebut tidak dilarang dalam ICCPR (Kovenan internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dari pengalaman ini kelompok kerja ini diketemukan bahwa sebenarnya tidak satupun dari pengadilan-pengadilan tersebut menghargai dan menjamin hak-hak atas Pengadilan yang Adil seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan ICCPR.

Komite HAM menyatakan keprihatinan mereka tentang Undang-undang Anti Teroris di Perancis yang mengatur tentang juridiksi atas Pengadilan sentral dengan Penuntut Umum yang memiliki kekuasaan khusus untuk menangkap, mencari dan mengijinkan dilakukannya penahanan di tahanan-tahanan kepolisian selama empat hari  (dua kali lebih lama dari waktu normal). Dengan Undang-undang ini terdakwa tidak punya hak yang sama seperti pada Pengadilan Biasa. Sebagai tambahan, terdakwa tidak punya hak untuk berhubungan dengan pengacara selama 72 jam pertama penahanan dalam tahanan polisi dan tidak berhak untuk naik banding atas putusan pengadilan khusus tersebut. 

Komisi Inter-Amerika merekomendasikan dihapuskannya pengadilan khusus yang mengadili orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan teroris, yang identitas hakim, dan penuntut umum disembunyikan serta proses pengadilan dilakukan secara rahasia juga kesaksian dari saksi-saksi. 

Tolok ukur dalam menganalisa apakah sebuah persidangan pada pengadilan khusus atau luar biasa sesuai dengan prosedur hukum antara lain difokuskan pada: apakah pengadilan tersebut dibentuk sesuai dengan prosedur hukum; apakah juridiksi pengadilan melanggar perlindungan atas non-diskriminasi dan kesetaraan; apakah hakim-hakimnya independen dari eksekutif dan pihak-pihak lainnya dalam memutuskan kasus-kasus; apakah hakimnya kompeten dan imparsial; dan apakah  prosedur dalam pengadilan tersebut melaksanakan jaminan prosedural minimum tentang pengadilan yang adil  seperti yang telah ditetapkan oleh standar-standar internasional.

Apabila pengadilan khusus atau pengadilan luar biasa melanggar standar-standar internasional, Amnesty Internasional menyerukan agar pengadilan tersebut direformasi atau dihapuskan. Apabila dirasa bahwa pengadilan tersebut melanggar HAM dan dilakukan secara sistematis,Amnesty Internasional meminta agar pengadilan tersebut dihapuskan.

29.2 Pengadilan yang dikhususkan
Pada banyak negara, pengadilan khusus dibentuk untuk mengadili orang-orang yang memiliki status hukum yang khusus, seperti anak-anak, atau kategori kejahatan khusus. Kategori kejahatan khusus meliputi; pengadilan yang berurusan dengan perselisihan perburuhan, atau konflik-konflik yang berkaitan dengan kelautan atau issu-issu matrimonial.

Pengadilan yang dikhususkan tidak boleh dibentuk dengan alasan untuk mengadili sekelompok orang dengan tuduhan tindak kejahatan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau kepercayaan, aliran politik, kebangsaan atau latar belakang sosial, tingkat kesejahteraan, kelahiran atau status lainnya. Pengadilan tersebut dianggap berlawanan dengan  prinsip-prinsip persamaan dihadapan hukum dan prinsip non-diskriminasi. (Lihat juga Bab 11, Hak mengenai Persamaan dihadapan hukum dan Pengadilan).

Namun, pembentukan pengadilan khusus untuk mengadili kelompok tertentu atas dasar kategori-ketegori selain yang disebutkan diatas dapat dimungkinkan. Misalnya, pengadilan anak-anak dapat mengadili anak-anak dan pengadilan militer dapat mengadili anggota militer, selama jaminan atas pengadilan yang adil terus-menerus dimonitor.

Pengadilan Militer- yang merupakan salah satu jenis pengadilan khusus – menjadi perhatian belakangan ini, khususnya apabila pengadilan tersebut digunakan untuk mengadili warga sipil, atau mengadili personel militer dengan tuduhan tindak kriminal adalah melanggar Hak-hak Asasi Manusia. (Lihat dibawah)

29.3 Hak atas Pengadilan yang Adil disemua Pengadilan
Kebanyakan standar internasional tidak melarang pembentukan pengadilan khusus per set. Yang disyaratkan adalah pengadilan tersebut kompeten, independen, dan imparsial serta mereka mampu melaksanakan aturan peradilan dan memastikan proses pengadilan berjalan dengan fair (adil).

Komite HAM menjelaskan bahwa meskipun ICCPR tidak melarang pengadilan khusus atau pengadilan militer mengadili warga sipil, namun “pengadilan terhadap warga sipil pada pengadilan tersebut merupakan pengadilan yang benar-benar khusus dan secara berkesinambungan menjamin ketentuan-ketentuan seperti yang tercantum dalam Pasal 14 (ICCPR).

Prinsip-prinsip Dasar tentang Independensi Pengadilan melarang dibentuknya Pengadilan Khusus jika tidak mengikuti prosedur-prosedur dan proses hukum dan jika pengadilan tersebut dibentuk dengan maksud untuk menggantikan fungsi pengadilan biasa. Prinsip-prinsip tersebut menjamin bahwa setiap orang berhak untuk diadili di pengadilan biasa, yang menggunakan prosedur hukum yang telah ditetapkan.

Pengadilan Eropa menyatakan bahwa Konvensi Eropa tidak menjamin hak individu yang diadili pada pengadilan khusus domestik. Ditemukan fakta bahwa terdapat dua terdakwa yang diadili dengan Pengadilan Kriminal Khusus tidak ditolak hak-haknya untuk diadili pada tribunal independen dan imparsial yang telah ditetapkan oleh hukum.

29.4 Juridiksi yang ditetapkan oleh Hukum
Persyaratan juridiksi pada semua pengadilan ditetapkan berdasarkan hukum (Pasal 14 (1) ICCPR, Pasal 8 Konvensi Amerika, Pasal XXVI Deklarasi Amerika, Pasal 6 (1) Konvensi Eropa) menjalankan pengadilan khusus yang equal, pengadilan militer dan Pengadilan atau Tribunal ad hoc.  (Lihat Bab 12.2, Hak untuk didengar oleh Tribunal yang dibentuk berdasarkan hukum).

Komite HAM menyatakan bahwa juridiksi pada pengadilan khusus harus secara tegas didefinisikan berdasarkan hukum.

Komite HAM menegaskan bahwa – berdasarkan daftar kejahatan  yang dapat diadili pada Pengadilan Khusus di Irak, Menteri Dalam Negeri dan Kantor Kepresidenan memiliki kewenangan untuk merefer kasus-kasus tertentu pada pengadilan tersebut. 

Komisi Eropa menyatakan bahwa pengadilan atau tribunal dinyatakan memiliki status pengadilan pre-existing jika struktur dan pengaturan pelaksanaannya mencerminkan kompisisi aktual yang telah ditentukan terlebih dahulu ( pre-determinasi).

29.5 Independen dan Imparsialitas
Seperti halnya pengadilan biasa, pengadilan khusus atau luar biasa harus independen dari eksekutif. Pengambil keputusannya harus imparsial. Lihat Bab 12, Hak untuk diadili oleh Pengadilan / Tribunal yang kompeten, independen dan imparsial yang dibentuk berdasarkan hukum.

Komisi Afrika menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 7(1)(d) Piagam Afrika pada waktu pengadilan khusus dibentuk di Nigeria oleh Undang-Undang Robbery dan Firearms (Provisi Khusus) (Perampokan dan Senjata Api) yang sebagian besar hakim-hakimnya bukanlah orang-orang yang ahli di bidang hukum dan merupakan bagian dari eksekutif / pemerintah, dari bagian yang sama yang mengeluarkan undang-undang tersebut. 

Pada kasus yang sama, Komisi Afrika juga menemukan bahwa pengadilan dengan tribunal khusus yang dibentuk oleh Undang-undang Kekacauan Sipil (“Civil Disturbances”) (Tribunal Khusus) melanggar Piagam Afrika karena tribunal tersebut hanya terdiri dari 1 hakim dan 4 orang anggota militer. Komisi ini mendapatkan bahwa, “tribunal ini sebagian besar terdiri dari orang-orang eksekutif (pemerintah), orang-orang yang sama yang mengeluarkan Undang-undang diatas. Dalam kesimpulannya dinyatakan bahwa, “terlepas dari karakter induvidu orang-orang yang ada pada tribunal tersebut, jelas terlihat bahwa Tribunal tersebut tidak imparsial. Hal ini melanggar Pasal 7(1) Piagam Afrika. 

Komisi Inter-Amerika menegaskan bahwa pengadilan khusus dengan  juridiksi berkaitan dengan kejahatan terorisme di Kolombia dan Peru, yang identitas penuntut umum dan hakim disembunyikan serta saksi memberikan keterangan secara rahasia, melanggar prinsip-prinsip keadilan dan jaminan atas kompetensi, independensi, imparsialitas serta proses-proses pengadilan seperti yang tertuang dalam Konvensi Amerika. 

29.6 Pengadilan Militer
Pengadilan Militer telah dibentuk dibeberapa negara untuk mengadili personil militer. Pada beberapa negara, warga sipil pun diadili di pengadilan ini. Meski mengadili anggota militer maupun warga sipil, pengadilan militer harus memberikan jaminan hak atas pengadilan yang adil bagi terdakwa sesuai dengan standar-standar internasional.

Untuk mengetahui apakah proses pengadilan militer dianggap adil, digunakan parameter sebagai berikut: apakah hakim pada pengadilan tersebut kompenten, independen dan imparsial; apakah tribunal tersebut bebas dari campur tangan pihak-pihak penguasa atau pengaruh dari luar; apakah tribunal tersebut memiliki juridiksi terhadap terdakwa dan apakah tribunal tersebut memiliki kapasitas judicial administrasi keadilan.

29.6.1 Kompeten, Independen dan Imparsialitas
Persyaratan bagi pengadilan atau tribunal yang kompeten, independen dan imparsial berlaku pada semua pengadilan, termasuk pengadilan militer dan tribunal militer. Lihat Bab 12, Hak diadili pada Tribunal kompeten, Independen dan Imparsial berdasarkan hukum.

Hakim pada tribunal militer sering mengadili anggota militer. Pada beberapa negara hakim-hakim militer mendapatkan pelatihan tentang hukum militer dan sipil; selebihnya tidak. Issu utama dalam menilai apakah pengadilan militer independen dan imparsial, dilihat dari apakah hakim-hakimnya memiliki keterampilan yang memadai atau kualifikasi di bidang hukum dan apakah dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim mereka tersubordinasi ataukah independen (mandiri) dari pihak-pihak penguasa.

Komisi Inter-Amerika menyatakan bahwa menggantikan juridiksi normal pengadilan dengan pengadilan militer berarti secara serius telah melanggar jaminan hak atas terdakwa, karena hakim-hakim pada pengadilan militer memiliki penguasaan hukum yang lebih rendah dibandingkan hakim-hakim pada pengadilan sipil.

Komisi Inter-Amerika pada tahun 1985 menyatakan keprihatinannya atas independensi dan imparsialitas pengadilan militer yang melakukan juridiksi di Chili, karena para hakimnya sangat kurang mendapatkan pelatihan hukum dan kurang memiliki persyaratan sebagai hakim.

Ukuran-ukuran yang digunakan dalam menilai apakah pengadilan militer tersebut independen dan imparsial adalah sebagai berikut; apakah pengadilan militer tersebut tersubordinasi dengan aturan-aturan militer (military authority) dalam menjalankan tugas-tugasnya. Para hakim militer dianggap independen jika mereka otonom dari atasan militer mereka dalam menjalankan kapasitas kerja-kerjanya, meski faktanya mereka diangkat oleh atasan mereka dan tetap merupakan bagian dari hirarki militer – kecuali dalam administrasi keadilan.

Komisi Inter-Amerika menyatakan bahwa para hakim militer, yang seringkali juga anggota militer, tidak independen pada beberapa negara, karena mereka tersubordinasi pada perintah atasan dalam menjalankan fungsinya.

Komisi Inter-Amerika juga menyebutkan bahwa Pengadilan Militer Khusus di Peru bukan tribunal yang kompeten, independen dan imparsial, para hakimnya berasal dari Kementerian Pertahanan, sehingga Pengadilan tersebut tersubordinasi pada organ eksekutif.

Komisi Eropa telah meneliti independensi divisi Pengadilan atau Tribunal Militer di Cassasi. Divisi pada tribunal tersebut terdiri dari seorang hakim senior, seorang  pegawai pengadilan militer dan enam orang penilai yang ditunjuk oleh pemerintah untuk masa kerja 3 tahun. Komisi mendapatkan bahwa, meskipun mereka tetap menjalankan tugas-tugas mereka secara aktif dan merupakan bagian dari hirarki kepegawaian dalam unit, pada saat mereka bertugas sebagai hakim, para pegawai dan personil militer ini tidak terpengaruh siapapun. Komite juga menjumpai bahwa tidak satupun dari para hakim ini yang dipecat dari kantor mereka. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran hak atas Pengadilan yang Adil oleh tribunal militer ini.

29.6.2 Pengadilan Personil Militer pada Pengadilan Militer
Pengadilan Militer biasanya menjalankan juridiksi atas personil militer. Pengadilan atas personil militer bagi kejahatan-kejahatan militer (antara lain meliputi disiplin militer, namun bukan kejahatan berdasarkan hukum biasa) dengan pengadilan militer tidak dianggap melanggar standar internasional, selama jaminan atas Pengadilan yang Adil dihargai secara penuh.

Pengadilan personil militer oleh pengadilan militer bagi kejahatan-kejahatan biasa serta pelanggaran HAM, sering tidak imparsial, dan sering berakhir dengan impunity (pengampunan) bagi pelakunya. Baik Komite HAM dan Komisi Inter-Amerika merekomendasikan bahwa kejahatan-kejahatan tersebut seharusnya diadili pada pengadilan biasa.

Komisi Inter-Amerika menyebutkan bahwa perluasan juridiksi militer yang meliputi kejahatan-kejahatan biasa semata-mata dengan alasan bahwa kejahatan tersebut dilakukan oleh personil militer – hal ini tidak menjamin pengadilan yang independen dan imparsial seperti yang tersebut pada Pasal 8(1) Konvensi Amerika.

Pelapor Khusus PBB tentang eksekusi mendadak, di luar hukum, dan sewenang-wenang menyatakan keprihatinan mereka tentang, “pengadilan anggota militer pada pengadilan militer dimana, dituduhkan, mereka mengelak hukuman karena ill-conceived esprit de corps, yang berakhir dengan impunity. Pelapor tersebut menyebutkan beberapa negara seperti Kolombia, Indonesia dan Peru sebagai contoh yang sangat popular. Pelapor khusus ini memberikan kasus lain jurisprudensi di Brasil – tentang kejahatan  pada anak-anak yang diadili dipengadilan sipil, meskipun pelakunya adalah pegawai anggota militer. 

Komite HAM menyerukan Lebanon untuk mengadili anggota militer yang terlibat kasus pelanggaran HAM pada pengadilan biasa yang kompeten – karena selama ini mereka diadili di pengadilan militer. 

Komisi Inter-Amerika menyerukan Kolombia, “untuk menjamin agar kasus-kasus pelanggaran HAM tidak diadili di system pengadilan militer.

Standar-standar Internasional secara khusus melarang anggota militer atau aparat keamanan yang dituduh terlibat dalam tindakan “penghilangan” diadili di pengadilan militer atau pengadilan khusus.
29.6.3 Pengadilan Warga Sipil di Pengadilan Militer
Di beberapa negara, pengadilan militer memiliki juridiksi untuk mengadili warga sipil yang didakwa melakukan tindakan kejahatan terhadap property militer. Pada beberapa negara, warga sipil yang didakwa melakukan tindakan kejahatan terhadap keamanan negara diadili di pengadilan militer.

Praktik mengadili warga sipil pada pengadilan militer, meskipun tidak secara tegas dilarang dengan standar internasional, namun menjadi issu yang disorot berkaitan dengan hak atas Pengadilan yang Adil. Baik Komite HAM dan Komisi Inter-Amerika menyerukan penghapusan juridiksi pengadilan militer yang mengadili warga sipil.

Komite HAM menyatakan bahwa, “pada beberapa negara – pengadilan militer dan pengadilan khusus tidak mampu menjamin pelaksanaan keadilan yang memadai sesuai dengan Pasal 14 – yang merupakan pasal penting dan efektif bagi perlindungan HAM.

Komite HAM meyerukan kepada Lebanon untuk mengalihkan semua pengadilan bagi warga sipil dari pengadilan militer ke pengadilan biasa.

Pada tahun 1981, Komisi Inter-Amerika merekomendasikan bahwa pengadilan bagi warga sipil di pengadilan militer di Kolombia juga harus dihapuskan atau dibatasi pada kasus-kasus yang benar-benar merupakan kasus yang berkaitan dengan keamanan negara.  Pada tahun 1993, Komisi ini menyimpulkan bahwa, “sistem peradilan harus diubah dari pengaruh sistem peradilan militer. 

Pada tahun 1985, Komisi Inter-Amerika menyatakan bahwa berlangsungnya ekspansi juridiksi pengadilan militer Chili terhadap warga sipil dan anggota militer yang dituduh melakukan kejahatan umum telah mengikis juridiksi pengadilan biasa dan menghalangi pelaksanaan hak atas Pengadilan yang Adil.

Standar-standar yang Relevan
Pasal 16 Deklarasi PBB tentang Penghilangan Paksa:
“Seseorang yang dituduh melakukan tindakan seperti yang tersebut pada pasal 4, paragraf 1 diatas (penghilangan paksa) berhak untuk…diadili hanya pada pengadilan umum yang kompenten di tiap-tiap Negara, dan tidak di tribunal khusus lain, di pengadilan militer.”

Komisi Inter-Amerika menegaskan bahwa – mengadili warga sipil pada jurudiksi pengadilan militer bertentangan dengan Pasal 8 dan 25 Konvensi Inter-Amerika, yang menyatakan bahwa pengadilan militer adalah pengadilan khusus dan merupakan  pengadilan yang dirancang untuk menegakkan disiplin pada militer dan polisi  serta hanya diberlakukan khusus (ekslusif) terhadap mereka.

Thursday, July 13, 2017

Hak untuk Diadili oleh Pengadilan yang Kompeten, Mandiri dan Imparsial yang Dibentuk Atas Dasar Hukum

July 13, 2017 0
Hak untuk Diadili oleh Pengadilan yang Kompeten, Mandiri dan Imparsial yang Dibentuk Atas Dasar Hukum
“Prinsip-prinsip mendasar dan merupakan prasyarat bagi pengadilan yang adil  adalah pengadilan memiliki tanggungjawab dalam mengambil keputusan atas sebuah kasus harus berdasarkan hukum, yang kompeten, mandiri dan imparsial."

12.1 Hak untuk diadili oleh Pengadilan yang Kompeten, mandiri dan imparsial
Jaminan kelembagaan utama dalam pengadilan yang adil adalah keputusan tidak diambil oleh lembaga politik, namun oleh tribunal yang kompeten, mandiri dan imparsial yang dibentuk berdasarkan hukum. Hak individu untuk diadili di pengadilan, dengan jaminan adanya proses pengadilan pidana yang adil merupakan bagian terpenting dalam proses hukum.

Setiap orang yang menghadapi persidangan kasus pidana atau gugatan hukum memiliki hak untuk diadili oleh tribunal yang kompeten, mandiri dan imparsial yang dibentuk berdasarkan hukum. 

Hak untuk diadili oleh tribunal yang independen dan imparsial merupakan hak yang sangat mendasar, oleh karena itu Komite HAM menyatakan bahwa hal itu merupakan, “hak yang absolut yang tidak dapat dikecualikan”.

Jaminan hukum terpenting untuk melindungi Hak-hak asasi Manusia termasuk hak atas pengadilan yang kompeten, mandiri dan imparsial yang tidak dapat ditangguhkan pelaksanaannya meski negara dalam keadaan darurat, berdasarkan Konvensi Amerika (Lihat juga Bab 31, Hak atas Pengadilan yang Adil saat negara dalam keadaan darurat ).

Hak untuk diadili di hadapan tribunal yang kompeten, mandiri dan imparsial dan yang dibentuk oleh hukum mensyaratkan bahwa, “hukum tidak hanya harus dilakukan, tapi harus dapat dilihat dan dilakukan.”

Standar-standar lebih mengacu pada “tribunal” daripada pengadilan. Pengadilan Eropa telah mendefinisikan tribunal sebagai sebuah badan yang menjalankan fungsi kehakiman, yang dibentuk oleh hukum untuk menetapkan persoalan-persoalan hukum dengan kompeten dan atas dasar aturan hukum serta berkaitan dengan proses-proses peradilan yang dilakukan dengan cara-cara yang telah ditetapkan.  Lihat juga Penggunaan Istilah-istilah.

Standar-standar yang Relevan
Pasal 10 Deklarasi Universal
“Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya atas pemeriksaan publik yang adil oleh tribunal yang mandiri dan imparsial dalam menentukan hak dan kewajibannya serta hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya.

Pasal 14(1) ICCPR:
“Dalam menetapkan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu perkara pengadilan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dihadapan majelis hakim yang berwenang, mandiri dan tidak berpihak dan yang dibentuk menurut hukum.”

12.2 Hak untuk diperiksa oleh Tribunal yang dibentuk berdasarkan hukum
Setiap pemeriksaan kasus oleh tribunal, maka tribunal tersebut harus dibentuk berdasarkan hukum. Tribunal yang dibentuk berdasarkan hukum secara jelas juga berlandaskan atas konstitusi atau peraturan lain yang dikeluarkan oleh pengambil keputusan yang berwenang, atau dibentuk oleh “common law”.

Maksud dari persyaratan dalam kasus pidana ini adalah untuk memastikan bahwa persidangan tidak dijalankan oleh tribunal yang dibentuk atas dasar kasus individual tertentu berdasarkan issunya.
12.3 Hak untuk diperiksa oleh tribunal yang Kompeten
Hak untuk diperiksa oleh tribunal yang kompeten mensyaratkan bahwa tribunal tersebut memiliki juridiksi untuk memeriksa sebuah kasus.

Tribunal yang kompeten berdasarkan hukum dalam memeriksa sebuah kasus haruslah tribunal yang memiliki kekuatan hukum; tribunal tersebut memiliki juridiksi atas kasus yang ditanganinya, dan pengadilan tersebut harus dilakukan dalam  batas waktu yang rasional sesuai dengan ketentuan hukum.

12.4 Hak untuk diperiksa oleh tribunal yang mandiri (independen)
Kemandirian tribunal merupakan hal yang paling penting. Artinya bahwa pengambil keputusan dalam kasus yang ditanganinya bebas untuk memutuskan masalah-masalah secara imparsial, atas dasar fakta dan harus berkaitan dengan hukum, tanpa intervensi, tekanan ataupun pengaruh dari pemerintah atau dari manapun. Ini juga berarti bahwa orang-orang yang ditunjuk sebagai hakim benar-benar diseleksi atas dasar kemampuan hukum mereka.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian lembaga peradilan telah ditetapkan dalam Prinsip-prinsip Dasar tentang Kemandirian Lembaga Peradilan. Faktor-faktor tersebut meliputi pemisahan kekuasaan yang melindungi lembaga peradilan dari pengaruh luar atau campur tangan, serta perlindungan praktis independensi atas kompetensi teknis dan pengamanan bagi para hakim.

Standar-standar yang Relevan
Prinsip kelima – Prinsip-prinsip Dasar tentang Kemerdekaan Peradilan
“Setiap orang berha diadili oleh peradilan ataupun tribunal biasa, yang menggunakan prosedur-prosedur hukum yang sudah mapan. Tribunal biasa yang tidak menggunakan prosedur-prosedur proses hukum yang dibentuk sebagaimana mestinya tidak boleh dibuat untuk menggantikan yuridiksi peradilan biasa ataupun tibunal yudisial.”

12.4.1 Pembagian Kekuasaan
Kemandirian sebuat tribunal didasarkan pada pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang demokratis . Organ-organ yang berbeda pada suatu negara memiliki tanggumgjawab yang spesifik dan eksklusif. Peradilan sebagai sebuah lembaga, para hakim dan individu, harus memiliki kekuasaan yang khusus untuk memutuskan kasus-kasus yang mereka tangani.

Peradilan sebagai suatu keseluruhan dan setiap hakim harus bebas dari campur tangan baik dari negara maupun dari pihak individu. Kemandirian lembaga peradilan harus dijamin ole negara, disahkan oleh hukum dan dihormati oleh seluruh institusi pemerintahan. Negara harus memastikan bahwa terdapat perlindungan struktural dan fungsional atas tindakan politik dan campur tangan dalam menjalankan fungsi peradilan.

Independensi peradilan mensyaratkan bahwa lembaga peradilan memiliki yuridiksi khusus atas masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum. Artinya keputusan-keputusan yang diambil oleh pengadilan tidak boleh diubah oleh pihak penguasa diluar pengadilan untuk kepentingan salah satu pihak, kecuali untuk issu-issu yang berkenaan dengan  peringanan atau pengampunan hukuman.

Kemandirian lembaga peradilan juga mengharuskan bahwa aparat yang bertanggungjawab dalam melaksanakan administrasi pengadilan sama sekali otonom dari pihak penuntut umum. 

Standar-standar yang Relevan
Prinsip kedua Prinsip-prinsip Dasar Kemandirian Lembaga Peradilan

“Peradilan harus memutus perkara-perkara yang diajukan kepadanya secara adil, atas dasar fakta-fakta dan sesuai dengan undang-undang, tanpa pembatasan-pembatasan apapun, pengaruh-pengaruh yang tidak tepat, bujukan-bujukan langsung atau tidak langsung,dari arah manapun atau karena alasan apapun.”

Prinsip kesatu Prinsip-prinsip Dasar Kemandirian Lembaga Peradilan
“Kemandirian peradilan harus dijamin oleh Negara dan diabadikan dalam konstitusi atau Undang-undang Negara. Adalah merupakan  kewajiban semua lembaga pemerintah atau lembaga-lembaga yang lain untuk menghormati dan mentaati kemerdekaan peradilan.”

Prinsip ketiga Prinsip-prinsip Dasar Kemandirian Lembaga Peradilan:
“Peradilan harus memiliki yuridiksi atas semua pokok masalah yang bersifat hukum dan harus mempunyai kekuasaan ekslusif untuk memutuskan apakah masalah-masalah yang diajukan untuk diputuskan berada dalam kewenangannya seperti yang ditentukan oleh hukum.”

Prinsip keempat Prinsip-prinsip Dasar Kemandirian Lembaga Peradilan
“Tidak boleh ada campur tangan apapun yang tidak pantas atau tidak diperlukan terhadap proses peradilan, juga tidak boleh ada keputusan-keputusan yudisial oleh peradilan banding atau pada pelonggaran atau peringanan oleh para penguasa yang berwenang terhadap hukuman-hukuman yang dikenakan oleh peradilan, sesuai dengan undang-undang.”

Pedoman kesepuluh Pedoman tentang Peranan Jaksa Penuntut Umum:
“Jabatan Jaksa Penuntut Umum harus dipisahkan dengan tegas dari fungsi-fungsi kehakiman.”Campur tangan terhadap kemandirian peradilan seringkali adalah campur tangan langsung.

Komisi Afrika mempertimbangkan dua dekrit yang dikeluarkan oleh Pemerintah Nigeria yang mengubah yuridiksi pengadilan untuk diuji dengan dekrit tersebut. Komisi Afrika membuat aturan bahwa tindakan tersebut melanggar Pasal 7 Piagam Afrika atas hak-hak untuk diperiksa dan Pasal 26 tentang kemandirian lembaga Peradilan. Komisi Afrika menyatakan bahwa, “tindakan mengubah yuridiksi pengadilan ini merupakan tindakan yang melukai perasaan, karena tidak hanya melanggar hak-hak asasi saja, namun juga melanggar hak-hak lain yang terkait dengan HAM.”

Komisi Inter-Amerika mengkritik negara-negara yang tidak menghargai kemandirian tribumal. Kritik tersebut antara lain adalah pemindahan atau penghentian para hakim kritis yang menangani persoalan yang melawan kepentingan pemerintah, pemilihan pra hakim oleh eksekutif dan hakim tidak dapat berbuat apa-apa dihadapan eksekutif. Di Chili, secara khusus dikritik kegagalan lembaga peradilan untuk menjalankan kewenangannya dan menginvestigasi komplain atas pelanggaran HAM, dan di Peru, dikritik sistim yang menyembunyikan identitas hakim dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan terorisme. (Lihat juga : Hak Untuk di Periksa di Depan Umum - Pelanggaran Hak Atas Pemeriksaan oleh Publik).

Di beberapa negara, komposisi lembaga peradilan tidak sesuai dengan persyaratan terpenuhinya pembagian kekuasaan (lihat : Pengadilan Khusus dan Pengadilan Militer).

Komisi Inter-Amerika menjumpai bahwa pengadilan pidana khusus di Nikaragua, yang terdiri atas anggota-anggota milisi, reservis dan pendukung partai politik yang sedang  berkuasa, melanggar hak atas peradilan yang mandiri dan imparsial.

Komisi Inter-Amerika mendapati bahwa pengadilan militer di Kolombia dan Kolombia tidak mandiri.

Dalam menentukan apakah tribunal tersebut mandiri atau tidak Komisi Eropa dan Pengadilan Eropa telah menetapkan bahwa tribunal yang mandiri adalah tribunal yang pengambil keputusannya tidak diengaruhi oleh perintah dari eksekutif.

Komisi Eropa menyatakan bahwa pengadilan militerpun juga harus mandiri. Para hakim harus menjalankan tugasnya untuk memeriksa anggota militer di pengadilam militer. Meski mereka harus tunduk dengan atasannya sebagai bagian dari hirarki militer, namun mereka tidak dapat dipengaruhi oleh atasan mereka dalam menjalankan tugas-tugas mereka di pengadilan.

Namun, Pengadilan Eropa menjumpai kasus seorang polisi pamong praja yang mendenda seorang pelajar yang terlibat dalam demonstrasi. Ia tidak menjalankan tugasnya seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 6(1) Konvensi Eropa. Polisi tersebut dikendalikan oleh seorang polisi yang tidak berwenang memberi perintah kepadanya. 

12.4.2 Penunjukan dan Kondisi Kerja para Hakim
Dalam upaya untuk melindungi kemandirian dan kompetensi peradilan, terdapat standar-standar internasional yang berkaitan dengan seleksi para hakim dan kondisi kerja mereka. Beberapa diantaranya terdapat dalam Prinsip-prinsip Dasar tentang Kemandirian Peradilan.

Perlindungan atas kemandirian peradilan mensyaratkan bahwa orang-orang yang dipilih sebagai hakim harus didasarkan pada pengalamannya mengikuti pelatihan hukum serta pengalaman menangani kasus. Para hakim tidak boleh diseleksi dengan tujuan yang tidak tepat (improper motives) dan harus memiliki kualifikasi yang memadai. Promosi para hakim harus didasarkan pada faktor-faktor yang obyektif, khususnya kemampuan, integritas dan pengalamannya.

Negara harus menyediakan sumberdaya yang memadai agar para hakim dapat menjalankan fungsinya secara optimal, dan memastikan adanya gaji yang layak serta dana pensiun bagi mereka. Jabatan hakim, fasilitas yang didapat dan usia pensiun harus ditetapkan oleh hukum.

Komite HAM mengekspresikan keprihatinan mereka tentang dampak pemilihan para hakim di beberapa negara bagian di Amerika Serikat tidak sesuai dengan hak atas pengadilan yang adil seperti yang tertera dalam Pasal 14 ICCPR. Komite ini merekomendasikan  sistem penunjukan para hakim oleh sebuah badan yang independen. Komite juga prihatin dengan keadaan di beberapa wilayah pedesaan (di AS) lembaga peradilan dijalankan oleh orang-orang yang tidak memenuhi kualifikasi dan tidak terlatih.

Komite HAM juga mengeskpresikan keprihatinan mereka tentang sistem peradilan di Sudan yang tidak independen (mandiri). Diketahui bahwa para hakim di Sudan tidak dipilih atas dasar kualifikasi hukumnya, dan sangat sedikit para hakim non muslim dan perempuan yang menduduki jabatan posisi di lembaga peradilan, terlebih lagi para hakim dapat ditekan oleh pengawas berwenang yang didominasi oleh orang-orang pemerintah.

Dalam upaya untuk memastikan kemandirian lembaga peradilan, para hakim harus memiliki pengamanan khusus bagi dirinya untuk menghindari adanya reaksi politik atas keputusan yang diambil mereka. Terlepas apakah hakim tersebut ditunjuk atau dipilih, mereka harus dijamin kedudukan mereka sampai pensiun, atau jika mereka mempunyai jabatan, maka jabatan tersebut harus didudukinya sampai ia pensiun. Kedudukan mereka hanya dapat ditangguhkan jika mereka tidak mampu menjalankan tugas-tugasnya, atau menjalankan perannya tidak sesuai dengan tugas-tugasnya. 

Para hakim dapat dikenakan prosedur disipliner dan sangsi jika mereka salah menjalankan tugas-tugasnya (misconduct), tindakan tersebut dapat berupa skorsing atau mutasi (removal). Negara juga dapat dikenakan sangsi dengan membayar kompensasi  atas tindakan-tindakan yang menyalahi prosedur hukum. Komplain yang ditujukan kepada para hakim dalam menjalankan kapasitas hukum mereka harus diproses dan diperiksa secara cepat dan terbuka.

Komite HAM mengekspresikan keprihatinan mereka atas kasus dihentikannya para hakim di Pengadilan Konstitusi dan Pengadilan Tinggi oleh Presiden Republik Belarus tanpa jaminan apapun. Komite menyatakan pandangan mereka bahwa prosedur di Belarus yang dilakukan dengan alasan untuk mendisiplinkan para hakim melanggar prinsip kemandirian dan imparsialitas peradilan. 

12.4.3 Penugasan Kasus-kasus
Penugasan atas kasus-kasus kepada para hakim di pengadilan tempat mereka bertugas merupakan persoalan internal dalam menjalankan administrasi peradilan.

Apabila lebih dari satu pengadilan memiliki kemungkinan yuridiksi atas sebuah kasus, maka keputusan yang harus diambil harus didasarkan pada hukum dan faktor-faktor obyektif.

12.5 Hak untuk Diperiksa oleh Tribunal yang Imparsial
Tribunal haruslah imparsial. Prinsip imparsialitas  yang diterapkan pada masing-masing kasus individual , mengharuskan bahwa setiap pengambil keputusan, terlepas apakah mereka seorang profesional atau ditempatkan sebagai hakim, atau juri, tidak boleh bias.

Standar-standar yang Relevan
Prinsip kesepuluh Prinsip Dasar Kemandirian Peradilan

“Orang-orang yang dipilih untuk jabatan hakim adalah individu-individu yang memiliki integritas dan kemampuan dengan pelatihan atau kualifikasi-kualifikasi yang tepat dalam hukum. Metode pemilihan hakim apapun harus menjamin referensi yudisial untuk alasan-alasan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pendapat politik ataupun lainnya, asal-usul kebangsaan, atau sosial, harta kekayaan, kelahiran atau status, kecuali persyaratan bahwa seorang calon untuk aparatur yudiasial harus seorang warganegara dari Negara yang bersangkutan, hal ini tidak dapat dianggap sebagai diskriminasi.

Prinsip kesebelas Prinsip Dasar Kemandirian Peradilan
“Masa jabatan para hakim, kemerdekaannya, jaminan, penggajian yang memadai, kondisi-kondisi pelayanan, pensiun dan umur pengunduran diri akan dijamin secara layak oleh undang-undang.”
Imparsialitas aktual dan wujud dari imparsialitas keduanya sangat penting untuk menghargai jalannya peradilan. Hak atas tribunal yang imparsial mengharuskan para hakim dan anggota juri tidak boleh memiliki kepentingan atau berpihak pada kasus-kasus yang ditangani serta tidak boleh memiliki opini yang terlebioh dahulu dibentuk.

Peradilan harus memastikan bahwa proses persidangan dilakukan secara terbuka dan adil dan hak-hak masing-masing pihak harus dihargai.

Komite HAM menyatakan bahwa imparsialitas, “berarti bahwa para hakim tidak boleh memiliki praduga (prasangka) sebelumnya atas kasus yang mereka tangani, dan tidak dapat berbuat sedemikian rupa yang menguntungkan salah satu pihak.

Pengadilan Eropa menyatakan bahwa para hakim tidak boleh mempunyai pandangan atau dugaan atas kasus yang mereka tangani.

Keputusan atas fakta-fakta harus dibuat semata-mata didasarkan pada keterangan bukti-bukti, dan fakta-fakta tersebut harus diterapkan pada hukum terapan. Tidak boleh ada campur tangan, pelarangan dan bujukan, tekanan atau ancaman dari pihak manapun.

Hakim harus selalu menjalankan tugas-tugas mereka secara imparsial dan mandiri, sesuai dengan martabat kerja-kerja dan jabatan mereka.

12.5.1 Tantangan Imparsialtas Tribunal
Tantangan atas imparsialitas Tribunal telah dibangun dalam beberapa konteks, termasuk apabila para hakim yang menangani suatu kasus juga menangani kasus lain dengan kapasitas yang lain, dan jika hakim memiliki hubungan pribadi dengan salah satu pihak.

Kasus-kasus yang memeriksa imparsialitas tribunal dibawa ke Komite HAM dan badan-badan regional untuk untuk menjalani dua macam pemeriksaan. Satu adalah test obyektifitas untuk melihat apakah para hakim menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan prosedur yang memadai yang mengesampingkan keragua-keraguannya terhadap suatu kasus. Yang lain adalah pemeriksaan subjektif bias personal. Pada saat  kasus-kasus yang ditangani mereka dilakukan secara parsial (berpihak), maka asumsi yang muncul adalah bahwa hakim (dan juri) secara personal dianggap imparsial, kecuali salah satu pihak dapat membuktikan yang sebaliknya, sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan hukum nasional.

Komite HAM menyatakan bahwa apabila terdapat alasan-alasan untuk mendiskualifikasi seorang Hakim, seperti yang telah diatur dalam hukum, pengadilan nasional harus mempertimbangkan hal ini dan menggantikan orang-orang (hakim) yang masuk dalam kriteria diskualifikasi.

Komisi Afrika menjumpai bahwa pembentukan tribunal khusus yang terdiri dari seorang hakim dan 4 orang anggota militer yang memiliki kekuasaan ekslusif untuk memutuskan, menghukum dan memenjarakan kasus-kasus yang berkaitan dengan ketertiban masyarakat (civil disturb) melanggar Pasal 7(1)(d) Piagam Afrika. Komisi ini menyatakan bahwa, “terlepas apakah karakter dari anggota-anggota individu tribunal tersebut, namun dari komposisinya dapat diketahui bahwa tribunal tersebut tidak imparsial. 

Prinsip kedelapanbelas Prinsip Dasar Kemandirian Peradilan
“Para hakim tunduk pada penundaan atau pemindahan hanya karena alasan-alasan ketidakmampuan atau perilaku yang mengakibatkan mereka tidak layak melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka.

Prinsip kesembilanbelas Prinsip Dasar Kemandirian Peradilan
“Semua acara kerja disipliner, penundaan atau pemindahan harus ditetapkan sesuai dengan standar-standar tingkah laku yudisial yang sudah mapan.

Prinsip keduapuluh Prinsip Dasar Kemandirian Peradilan
“Keputusan dalam acara kerja disipliner, penundaan atau pemindahan harus tunduk pada peninjauan kembali yang mandiri. Prinsip ini tidak dapat diterapkan pada keputusan peradilan tertinggi dan badan pembuat undang-undang dalam dakwaan atau acara kerja-kerja yang serupa.”

Pengadilan Eropa menjumpai beberapa kasus yang mencerminkan parsialitas seperti berikut ini:
  • Kasus – dimana seorang hakim terlibat dalam prosedur sebelum persidangan, ia salah satu yang memutuskan bahwa terdakwa harus ditahan dalam penjara sebelum persidangan (pre-trial custody). Pengadilan Eropa menyatakan bahwa hakim tersebut juga telah mengambil keputusan pra-persidangan. Termasuk keputusannya yang  berkaitan dengan penahanan kembali, yang tidak dapat dianggap imparsial, dilihat dari lingkup masalah dan sifat keputusannya. 
  • Kasus – dimana hakim yang terlibat untuk memutus satu kasus, atas dasar arsip pengadilan (court file), memutuskan bahwa terdapat bukti-bukti prima facie yang menjustifikasi kasus tersebut untuk dibawa ke pengadilan. Pengadilan Eropa menjumpai bahwa pengetahuan hakim terhadap kasus tersebut didasarkan pada peranannya pada tahap awal (preliminary phases), namun ini tidak berarti bahwa ia dapat berlaku netral (imparsial) pada saat kasus tersebut dibawa ke pengadilan (persidangan). 
Pengadilan Eropa juga menjumpai kasus-kasus yang tidak imparsial seperti berikut ini;
  • Kasus – dimana hakim yang memutuskan suatu perkara pada pengadilan banding, memiliki kekuasaan yang besar, dan posisi yang berpengaruh dalam departemen penuntut umum sebelumnya, atas dasar tersebut Pengadilan Eropa menyatakan bahwa kasus tersebut mencerminkan imparsialitas pengadilan, sehingga layak untuk diragukan. Pengadilan Eropa mencatat bahwa hakim tersebut pernah menjabat sebagai salah satu penuntut umum sehingga ia tidak dapat dilibatkan dalam perkara-perkara banding.
  • Kasus – dimana hakim yang melakukan investigasi adalah orang yang memerintahkan terdakwa harus ditahan sebelum dilakukan persidangan, dan ia juga menginterogasi terdakwa beberapa kali selama investigasi, lalu ia diangkat sebagai hakim di persidangan untuk memeriksa kasus yang sama. 

Standar-standar yang Relevan
Pasal 7(1)(d) Piagam Afrika:
“Setiap individu harus memiliki hak untuk diperiksa kasusnya. Ini meliputi; …hak untuk diadili dalam waktu yang cepat oleh pengadilan atau tribunal yang imparsial”.